RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018

Banjarbaru (7/3)-Hari ini diadakan rapat kerja teknis urusan pemberdayaan dan perlindungan anak. Acara yang diadakan pada Ruang Rapat Aberani Sulaiman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan.  Dalam sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Hatimah, S.H,M.H menggarisbawahi permasalahan-permasalahan perempuan dan anak yang merupakan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Permasalahan perempuan dan anak masih membutuhkan penyelesaian yang komprehensif, karena hingga saat ini, masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih tingginya angka pernikahan usia anak dan masih terdapat perempuan kepala keluarga prasejahtera”, ungkapnya. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan mengenai data pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017, kekerasan fisik dan/atau seksual masih dialami perempuan dan anak baik laki-laki maupun perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8 dari 100.000 penduduk perempuan sedangkan rasio kekerasan terhadap anak sebesar 1 dari 10.000 penduduk anak.

Rapat kerja ini yang dihadiri oleh perwakilan dari SKPD dan lembaga terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 61 orang, Dinas yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota sebanyak 26 orang, Forum Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan Bappeda Kabupaten/Kota sebanyak 13 orang terbagi menjadi 2 sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi pertama berisi arahan mengenai pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat pusat yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Titi Eko Rahayu, S.E, M.AP. Sedangkan sesi kedua terdiri dari paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Drs. Wildon, M.Si dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan oleh Hj. Husnul Hatimah,S.H,MH masing-masing mengenai arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *