Maksimalkan Peran Gugus Tugas KLA demi wujudkan Provinsi Layak Anak

Banjarbaru – Dalam rangka mewujudkan Kalsel menjadi Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kalsel melakukan Bimbingan Teknis Gugus Tugas KLA Dengan Analisis Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Novotel Banjarbaru Jum’at (29/11/2019).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana dan dihadiri 107 peserta.

Dalam sambutannya, Hanifah mengatakan Peran gugus tugas kabupaten/kota layak anak yang sudah terbentuk, hendaknya terus menjadi garda terdepan dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan ini di provinsi Kalimantan Selatan, sehingga mampu mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

“Kabupaten/kota layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program di kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak” kata Hanifah

Hanifah mengungkapkan dengan bimtek selama dua hari ini, dilakukan agar integrasi hak-hak anak tersebut dapat tertuang dalam tahapan pembangunan yaitu perencanaan, Pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan peringkat status kabupaten/kota layak anak. Dan saya harap, pertemuan hari ini dapat betul-betul memetakan dan menguatkan peran strategis gugus tugas KLA serta menyusun rencana aksi daerah KLA di Provinsi dan Kabupaten/kota.

“Tahun 2019, Kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan sudah memperoleh penghargaan kabupaten/kota layak anak,” ungkapnya

Tetapi kata Hanifah masih ada Lima kabupaten yang masih memperoleh predikat pratama yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ia mengharapkan agar lebih giat lagi dalam meningkatkan komitmen dan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten di masing-masing,” tegasnya

Jadi hal ini merupakan awal yang cukup bagus untuk perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Selatan yang layak anak. “Untuk Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara yang sudah mendapat predikat madya. Saya harap prestasi ini akan selalu ditingkatkan sampai akhirnya menjadi Kabupaten/Kota yang betul-betul layak anak,” harapnya

Sambutan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan & Pengasuhan Dinas PPPA Kalsel, Rahmawaty

Sementara itu, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan Dinas PPPA Kalsel, Rahmawaty mengatakan tujuan kegiatan adalah untuk menguatkan komitmen dan peran para Gugus Tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan secara khusus melalukan pemetaan dan menguatkan peran strategis Gugus Tugas KLA dalam mendoring pelaksanaan KLA serta menyusun rencana aksi daerah KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya Bimtek ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dan menguatkan komitmen serta peran strategis gugus tugas Kabupaten/Kota layak anak dalam mendorong pelaksanaan KLA serta tersusunnya Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas KLA di Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya.

Foto bersama Kegiatan Bimtek Gugus Tugas KLA di Kalimantan Selatan di Hotel Novotel (29/11/19)

Pentingnya Komitmen dan Peran OPD untuk Percepat pelaksanaan PUG di daerah.

Banjarmasin- Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Perspektif Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sehingga dibentuklah kelompok kerja PUG agar dapat melakukan koordinasi atas perencanaan, pelaksanaan dalam pengendalian PUG.

Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalsel Hj Husnul Hatiman saat membuka acara Bimbingan Teknis OPD Penggerak PPRG Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan di salah satu Hotel Berbintang, Banjarmasin Kamis (28/11/2019).

Menurut, Husnul Pokja PUG mempunyai tugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG kedalam masing-masing OPD, melakukan advokasi PUG, menyusun program kerja setiap tahun , mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis pada anggaran, membuat profil gender daerah, menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten/kota dan mendorong terlaksananya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

“Upaya konkrit dalam mengimplementasikan percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG dan memperkuat kualitas program responsif gender di daerah, maka perlunya peningkatan SDM tim penggerak PUG dalam berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dan memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur,” katanya.

Husnul mengharapkan Bimtek ini dapat meningkatkan komitmen masing-masing OPD penggerak dalam pelaksanaan perannya untuk percepatan PUG dan PPRG, Peta dan hadil evaluasi peran strategis di masing-masing OPD penggerak dalam percepatan PUG dan PPRG, serta agar tersusunnya rencana aksi strategis masing-masing OPD penggerak.

Jadi, kita wajib bersama-sama melakukan segala upaya untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak anak dan pemberdayaan kaum perempuan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak huku harus bersinergi dan berkomitmen.

“Ia mengharapkan mampu menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap hak-hak mereka melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sebagi upaya implementasi pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten/kota,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Unum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Hj Ria Cahyani mengatakan tujuan kegiatan untuk menguatkan komitmen dan peran strategis masing – masing OPD penggerak dalan melaksanakan perannya untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah.

“Memetakan dan meevaluasi peran starategis di masing-masing OPD penggerak dalam melaksanakan perannya untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG,” ucapnya.

Untuk diketahui kegiatan diikuti 60 peserta dari Dinas Terkait di Kabupaten / Kota dan kegiatan berlangsung selama dua hari terhitung dari tanggal 28-29 November 2019.

Percepat Pelaksanaan PUG melalui Strategi perencanaan & penganggaran yang responsif gender (PPRG)

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel menggelar Bimtek PUG dan PPRG bagi Perencana Program dan Anggaran Penggerak dan Pokja Provinsi Kalsel di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Rabu (27/11/2019).

Kegiatan Bimtek PPRG diikuti 40 peserta yang terdiri dari dari unsur perencana pokja OPD dan driver/ penggerak dengan isu prioritas daerah yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 9 (Sembilan) Propinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.

Dalam sambutannya Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Hj Annisa mengatakan berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan PUG, guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa PUG menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan pemerintahan yang baik (good governance).

“Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan terhadap penerima manfaat pembangunan, PPRG ini dijadikan sebagai strategi nasional percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah”, ucapnya.

Untuk itu, pada tahun 2011 pemerintah mencoba membuat strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yg disingkat PPRG, baik di pusat maupun daerah yaitu Stranas kesepakatan bersama empat kementerian yaitu Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan KPPPA.

“Dari empat kementerian ini sebagai Driver Penggerak di tingkat Pusat dan untuk Daerah perangkat driver Bappeda sebagai Ketua bappeda harus kuat dalam perannya sebagai ketua penggerak, Dinas PPPA, BKD dan Inspektorat driver ini sebagai motivator untuk pelaksanaan PUG di OPD dan pembangunan di Masyarakat,” ujarnya.

Maka, lanjut Annisa mengungkapkan peran sinergis antara pemerintah dan swasta dan Perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pembangunan yg berkeadilan dan setara.

“Semoga dengan adanya bimtek ini kita semua para perencana di Pokja OPD, terutama di OPD Penggerak seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan Dinas PP dan PA Provinsi maupun Kab/Kota serta Stakeholder terkait lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam menganalisis isu-isu gender yang ada dimasing-masing instansi dan daerahnya sehingga terintegrasi kedalam perencanaan dan penganggaran yang responsive gender,” paparnya.

Sambutan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, DPPPA Kalsel ; Ir. Titik Haryanti , M.P

Sementara itu, Kepala Dinas DPPPA Kalsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Titik Haryanti mengatakan pengarustamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Menurutnya, IPM Kalimantan Selatan tahun 2017 yaitu untuk laki-laki sebesar 74,22 sedangkan perempuan hanya sebesar 65,76 dibawah angka laki-laki. Secara keseluruhan nilai IPM Kalimantan Selatan tahun 2017 adalah sebesar 69.65, dan masih dibawah rata-rata nasional.

Selanjutnya, perkembangan nilai indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa kalimantan selatan nilai IPG mengalami kenaikan yaitu tahun 2017 dengan angka 88.60 naik menjadi 88.61 tahun 2018. kemudian untuk nilai IDG menunjukkan kenaikkan juga yaitu tahun 2017 dengan angka 67,56 naik menjadi 71,31.

“Ia mengaharapkan pertemuan kali ini mampu menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak mereka melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sebagai upaya implementasi pengarustamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di provinsi kalimantan selatan,” tutupnya.

Yurni Satria selaku Fasilitator Gender Pusat
mengatakan bimtek ini kita berikan kepada para perencana dari OPD yang ada di Kalsel dan para inspektur (Pengawas) untuk bagaimana melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Artinya adalah responsif terhadap kebutuhan – keburuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak, lansia, dan berkebutuhan khusus,” ujarnya kepada media center usai acara Bimtek PUG dan PPRG bagi Perencana Program dan Anggaran Penggerak dan Pokja Provinsi Kalsel (28/11/2019).

Jadi, kata Yurni selama dua hari ini kita melakukan bimtek. Kelihatannya mereka cukup mendapatkan pengetahuan, kemampuan dalam melakukan analisis sebelum membuat suatu perencanaan kegiatan. Analisis ini digunakan dengan metode analisis gender sehingga nanti hasil program itu menjadi efektif, efesien, ekonomis dan lebih tepat sasaran serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” paparnya.

Untuk itu dengan adanya bimtek dapat meningkatkan kemampuan para perencana. “Jadi kita harus berikan pelatihan, pendampingan, dan meningkatkan kapasitas mereka melihat isu gender yang strategis itu apa yang ada di Kalsel,” imbuhnya

Yurni mengharapkan mereka juga mampu melakukan perencanaan dan peanggarannya yang responsif terhadap isu-isu gender.

“Salah satu isu gender yang disoroti di kalsel adalah mengenai stunting tinggi. karena di balik stunting ada isu gender,” ungkapnya

Menurutnya Stunting itu kan ada masalah pengetahuan ibu ketika dia hamil, kemudian waktu menikah misalnya pernikahan dini atau belum siap menikah dan dia punya anak pasti tidak siap untuk bagaimana membesarkan, mendidik, pengasuhan anaknya.

Lebih lanjut Yurni memberikan masukan kepada teman-teman adalah supaya pemahaman, keterampilan ini diulang-ulang terus, dilaksanakan, dikerjakan. “Sebab kalau tidak begitu akan lupa lagi nanti tidak akan ada gunanya lagi dan harus betul-betul di terapkan di SKPD masing-masing. termasuk kabupaten kota. karena ini adalah strategi pembangunan buka progran kegiatan,” pungkasnya.

Persoalan KDRT Masih Menjadi PR Pemerintah Di Indonesia.

Banjarbaru – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sejak dini di Hotel Novotel Banjarbaru Jum’at (22/11/2019).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dari KDRT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; Ali Hasan, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fathur Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, Hj Husnul Hatimah, SH.MH

Munurut, Ali Hassan kasus KDRT yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi, kini menjadi urusan publik yang nyata dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT adalah faktor-faktor yang bersifat kolektif atau multy factors. oleh karena itu solusi yang diperlukan juga terdiri dari banyak faktor dan perlu melibatkan banyak pihak. Misalnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, kedewasaan calon pengantin, kesiapan ekonomi, pengetahuan masing-masing pasangan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, budaya dan lain-lain.

Arahan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dari KDRT Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI; Ali Hasan.

Untuk itu, Ali Hassan menerangkan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang telah diadukan ke Komnas Perempuan merupakan bentuk intimate partner violence, entah kekerasan dalam pacaran atau KDRT, dengan prosentase terbesar di 61%.

“Pelaku yang paling banyak adalah pacar/mantan pacar / suami / mantan suami, sehingga kekerasan terhadap perempuan di dunia maya memodiflkasi sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang baru, atau bisa juga dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meluas bentuknya melalui dunia maya, dengan semakin berkembangnya teknologi internet,”” terangnya.

Jadi, dengan semakin tingginya penggunaan media sosial baik untuk komunikasi pribadi maupun ruang bisnis dan propaganda politik, maka Cyber Violence Against Women menjadi semakin merambah dan mengancam ruang privat dari individu, termasuk perempuan.

“Distribusi informasi di dunia siber sangatlah agresif. Sebuah informasi berupa gambar, tulisan, maupun video yang bersifat privat dapat menjadi viral dalam tempo sekejab dan diakses oleh jutaan pengguna internet dan media sosial di seluruh dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang dilaunching tanggal 6 Maret 2019 menyebutkan sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 348.466.

“Dari data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/Ranah Personal mencapai angka 71% (9.637) di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan di ranah negara dengan persentase 0,1% (16),” ungkapnya

“Di KDRT Ranah Personal kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan flsik 3.927 kasus (41%), kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%),” lanjutnya.

Dari Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa KDRT merupakah masalah yang serius untuk dicarikan solusinya. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pemahaman, persamaan persepsi dan komitmen para pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah dalam upaya memberikan perlindungan dan penanganan korban.

“Dalam upaya mengantisipasi terjadinya berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut di atas, KPP-PA telah merumuskan dan menetapkan strategi Three Ends, atau akhiri tiga hal, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan,” tungkasnya.

Kegiatan ini rekor terbanyak dalam tahun ini dalam pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan KDRT di Kalsel dengan mengundang 250 orang peserta dari berbagai unsur seperti SKPD, Mahasiswa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Karang Taruna, Palang Merah Remaja dan Pasangan Muda.

Peserta tampak antusias dalam pelaksanaan ini dilihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk, walaupun hari tersebut hari Jumat tak menyerutkan semangat para ibu-ibu bertanya diwaktu break Ishoma.

Semoga kegiatan ini bermanfaat dan mampu mencegah tingkat kekerasan ungkap Hj.Husnul Hatimah, SH.,MH

Wujudkan ASN Bebas Narkoba

Banjarbaru – Sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun  2018 – 2019 di kalangan ASN, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru dalam memfasilitasi pemeriksaan Tes Urine. Tes ini merupakan kelanjutan dari tes sebelumnya dan memasuki Tahap II yang berjumlah 23 orang ASN. (25/10/19)

Alhamdulillah sejauh ini ASN DPPPA Prov. Kalsel 100% bersih bebas Narkoba, ucap H. Noor Arifin, S.Sos.,M.AP selaku Sekretaris DPPPA. Pejabat dan Karyawan akan terus kita pantau untuk Bebas Narkoba ungkapnya.

Sekretaris DPPPA mendengar arahan dr.Deryl dalam teknik membaca hasil parameter didamping Ketua BNN Kota Banjarbaru
Pemeriksaan Tes Urine Tahap II ASN DPPPA

Percepat Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Konvensi Hak Anak (KHA) di Hotel Best Western Banjarmasin, Senin (11/11/2019).

Bimtek diselenggarakan selama tiga hari terhitung dari tanggal 11-13 November 2019 dan diikuti sebanyak 139 peserta yang terdiri atas unsur SKPD Dinas PPA Kabupaten/Kota se Kalsel serta Forum anak.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Andrian Anwary mengatakan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 25 Agustus 1990 melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensinya bagi negara yang telah meratifikasi KHA adalah adanya kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak anak.

“Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak. Salah satu indikatornya adalah tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA,” ujarnya.

Oleh karena itu, bimtek KHA dilaksanakan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan memahami KHA secara utuh, sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam implementasi KHA pada lingkup kerja dan profesi kita masing-masing.

“Pemerintah melalui Kementrian PPPA telah meratifikasi dan mensosialisasikan strategi pemerintah, mengembangkan kebijakan pemenuhan hak anak terintegrasi dan berkelanjutan, dengan kebijakan Kabupaten/Kota layak anak yang bertujuan untuk mensinergikan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha guna memenuhi hak anak, ” paparnya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak saat ini telah telah memperluas jaringannya ke Dunia Internasional, dengan tujuan utama memperoleh lesson lerned dari pengalaman terbaik negara lain, sehingga program yang dikembangkan akan menjadi lebih inovatif.

Sambutan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak – Andrian Anwary, S.Sos.,M.AP

“Indikator-indikator Kabupaten layak anak yang akan dipaparkan oleh narasumber tidak berhenti menjadi wacana, tetapi dapat menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Untuk itu, maksud dilaksanakan Bimtek Konvensi Hak Anak Provinsi Kalsel tahun 2019 ini untuk meningkatkan kapasitas para peserta mengenai makna dan implementasi KHA ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

“Saya berharap, hasil dari pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam menangani perlindungan anak dan perencanaan dalam mengimplementasikan KHA. Kemudian adanya rekomendasi mengenai program / kebijakan dalam mengimplementasikan KHA.” pungkasnya.

Yuk Refreshing sejenak sebelum ke Kantor

Yogyakarta – Menyeimbangkan antara kehidupan kantor dan kehidupan pribadi diperlukan, agar otak bisa refresh dan semangat untuk bekerja. Namun, kerjaan kantor yang tidak ada habisnya ditambah jatah libur yang sedikit sering kali menjadi penghambat untuk refreshing

Lantas, adakah harapan untuk refreshing ditengah-tengah kesibukan kerja? Tentu saja ada. Kali ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan berkunjung ke Yogyakarta, tak lupa berwisata sebentar ke Goa Pindul dengan paketan wisata menarik.

Apa Manfaat liburan untuk kesehatan dan diri sendiri :

1. Liburan Mengurangi Risiko Serangan Jantung

Tubuh akan sangat berterima kasih padamu jika kamu segera pergi berlibur. Manfaat liburan yang pertama adalah mengurangi risiko serangan jantung. Seperti yang kita ketahui bahwa pergi berlibur bisa menurunkan tingkat stresmu, dan hal tersebut berkaitan sangat erat dengan menurunnya risiko serangan jantung.

2. Liburan Bisa Bikin Kamu Jadi Leader yang Baik

Manfaat liburan tidak hanya didapatkan oleh para pekerja saja, namun juga oleh para leader. Hampir sebesar 85% para eksekutif yang berpartisipasi dalam sebuah penelitian menunjukan bahwa mereka membatalkan rencana liburannya karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.

Perilaku seperti ini dalam jangka panjang nyatanya malah bisa membuat perusahaan merugi. Jika para pemimpin perusahaan bisa mengatur waktu berliburnya, maka mereka dapat bekerja dengan kreativitas yang lebih baik serta mampu menjalankan misi dan visi perusahaan dengan lebih maksimal.

3. Liburan Membantu Pikiran Tetap Tenang

Jika jarang pergi berlibur, maka otakmu akan terbiasa dengan hal tersebut. Namun sayangnya ini bukan pertanda yang baik. Beberapa ahli saraf mempercayai bahwa koneksi saraf yang menghasilkan perasaan tenang akan melemah ketika jarang digunakan.

Nah, seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan berdampak pada kinerja otak yang semakin sulit untuk masuk ke mode istirahat, bahkan ketika tidak sedang bekerja sekalipun. Maka dari itu manfaat liburan bisa membantu koneksi saraf tersebut terus bekerja.

4. Liburan Bisa Meningkatkan Produktivitas

Semua orang memiliki batasannya masing-masing. Jika kamu bekerja melebihi dari batas kemampuanmu, maka hasilnya malah tidak akan optimal atau kontraproduktif. Nah manfaat liburan yang berikutnya bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Jika kamu pergi berlibur, maka produktivitas kamu dalam bekerja di kantor akan kembali seperti semula.

5. Liburan Bikin Kamu Panjang Umur

Setelah mengetahui bahwa manfaat liburan sangat baik untuk jantung dan otak, maka tak heran jika para penduduk negara yang ada di Benua Eropa memiliki harapan hidup yang lebih panjang serta biaya perawatan kesehatan yang lebih rendah.

Di Eropa, para pekerja mendapatkan jatah liburan selama 30 hari per tahun. Meskipun di Indonesia tidak ada kebijakan yang sama, tapi jangan lupa untuk menyempatkan berlibur.

6. Liburan Dapat Meningkatkan Konsentrasi

Manfaat liburan yang selanjutnya adalah meningkatkan konsentrasi dan efektivitas cara berpikir, bahkan dalam waktu yang lama sekalipun. Ketika kamu menyempatkan waktu untuk melepas penat dengan pergi berlibur dari rutinitas sehari-hari, maka nantinya dapat kembali bekerja dengan lebih percaya diri dan siap untuk menerima tantangan baru yang lebih tinggi.

7. Liburan Bisa Meningkatkan Kreativitas

Bahkan orang paling kreatif pun butuh manfaat liburan. Kamu pastinya butuh sebagian dari waktumu untuk tidak memikirkan pekerjaan sehari-hari karena berpikir adalah suatu kegiatan yang cukup menguras tenaga.

Oleh karena itu butuh untuk sejenak beristirahat dengan pergi berlibur agar otak bisa kembali pada potensi dengan maksimal. Dengan berlibur, nantinya otak bisa berpikir dengan segar kembali dan bisa menghasilkan solusi dan terobosan kreatif.

8. Liburan Membuat Kamu Lebih Bahagia

Poin manfaat liburan yang satu ini sudah sangat jelas. Semua orang pasti tahu kalau liburan bisa bikin lebih bahagia. Lebih bagusnya lagi, kebahagian yang dirasakan setelah pulang dari liburan tersebut akan menular ke teman-teman dan keluarga sekitar. Dengan demikian suasana di kantor juga akan jadi lebih seru.

9. Liburan Bisa Meningkatkan Energi

Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa manfaat liburan bisa membuat tubuh menyimpan energi dengan lebih banyak. Dengan demikian, ketika kamu kembali bekerja setelah berlibur, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah bagi kamu.

Oleh karena itu jangan anggap remeh liburan ya. Ketika kita pergi liburan, kemudian pulang, maka kitapun akan merasa lebih segar dan siap melahap semua tugas yang diberikan padamu.

Berliburlah dan Rasakan Manfaatnya!

DPPPA Kalsel Kaji Tiru SAKIP DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta – Seiring dengan arahan dan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang meminta pimpinan daerah di seluruh Indonesia meniru pelaksanaan tata kelola pemerintahan, khususnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan dari sisi penilaian akuntabilitas kinerja, Pemda DIY selama 5 tahun berturut-turut telah menempati posisi sebagai pemda terbaik dan layak menjadi model bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

Selama empat kali sejak 2014, Pemda DIY memperoleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat ‘A’ atau terbaik. Kemudian pada 2018, DIY bahkan menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali menerima predikat ‘AA’ dalam penilaian SAKIP.
Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kaji tiru ke DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (7/11/19).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ; Dra. Wredi Wyandani mengucapkan selamat datang kepada rombongan Dinas PPPA Kalsel, beliau mengemukakan untuk tidak segan bertanya dan silahkan meniru apa yang diterapkan DIY.

Dalam ceritanya, beliau mengungkapkan tidak perlu jauh berpikir inovasi apa yang harus dikembangkan dalam lingkungan perkantoran, Kami sendiri kini menyadari hal-hal perubahan kecil pun juga merupakan inovasi yang tidak boleh dianggap remeh serta mengutamakan kekuatan internal kantor dulu sebelum banyak berurusan dengan pihak luar. Contoh sepele seperti pemanfaatan kertas bekas.

Untuk SAKIP sendiri banyak juga perbedaan jauh antara Kalsel dan DIY, seperti seringnya evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan sehingga pimpinan dapat memantau secara penuh kendala dan hambatan yang dihadapi PPTK sehingga secara bersama-sama dapat ditemukan pemecahan masalah.

 Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH selaku Kepala Dinas PPPA Kalsel mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat DP3AP2 DIY,  dan berharap semoga dengan kaji tiru ini kita semua dapat meningkatkan prestasi serta melahirkan gebrakan inovasi-inovasi baru baik dalam aspek SAKIP maupun tata kelola pemerintahan yang lain.


SIMFONI – PPA, Data Emas Milik Kita Semua

Semarang  –  DPPPA Prov. Kalsel hadiri Rapat Koordinasi Sistem Data Gender & Anak dan Evaluasi Penyelenggaraan Simfoni-PPA Tahun 2019 di Hotel Aston Semarang (6/11/19). Kegiatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) ini  telah dijadikan rujukan bagi mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan inovasi. Namun, dibutuhkan komitmen dan rasa memiliki dalam penyempurnaan SIMFONI-PPA.

“Sepahit apapun hasil datanya, harus kita terima dan kita kelola lebih jauh karena hal tersebut adalah titik awal kita. Hal tersebut dapat menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan bagi korban kekerasan. Selain itu, yang paling terpenting adalah pemanfaatan dari data tersebut,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Destri Handayani.

Destri menambahkan jika tidak ada data dengan kualitas yang baik, justru akan semakin mengurangi ketertarikan stakeholder untuk berjejaring dan tidak bisa menunjukkan kontribusi kita terhadap visi dan misi Presiden. Padahal, data berfungsi untuk mempercepat pelayanan bagi korban, meningkatkan kualitas perencanaan / kegiatan dan anggaran, serta meningkatkan kualitas kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO.

Selain dimanfaatkan untuk mekanisme penanganan TPPO, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan SIMFONI – PPA sebagai acuan untuk mengembangkan beberapa aplikasi manajemen penanganan kasus kekerasan.

“Kami sedang mengembangkan aplikasi yang bermanfaat untuk melakukan otomatisasi pengarahan penanganan korban. Hal ini menjawab permasalahan lembaga layanan untuk mengetahui tindak lanjut dan jejaring yang terlibat pada penanganan korban kekerasan. Kami juga sedang mengembangkan aplikasi penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dikelola oleh pihak kepolisian dan Balai Pemasyarakatan (Bapas),” tutur Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Yuli Arsianto.

Sebelumnya, gagasan awal SIMFONI – PPA berasal dari sistem pedoman pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bernama E-Kekerasan yang dirintis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, inovasi tersebut diperkenalkan kepada Kemen PPPA, hingga skalanya diperluas hingga nasional dengan perubahan nama menjadi SIMFONI – PPA. SIMFONI – PPA juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 : 2013. Untuk memperluas jangkauan data, hingga saat ini memang masih dibutuhkan jejaring unit layanan.

“Untuk memperluas jangkauan dan koordinasi hingga ke daerah, kami sebanyak mungkin menjangkau unit layanan yang ada di negara ini. Unit layanan tersebut ada yang berbasis rumah sakit, kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Kita tidak membatasi unit layanan yang boleh mengakses SIMFONI-PPA. Semakin banyak unit layanan yang bisa mengakses SIMFONI-PPA,maka semakin baik,” ujar Kepala Biro Perencanaan dan Data Kemen PPPA, Fakih Usman.

“SIMFONI – PPA merupakan inovasi yang baik karena mampu mengakselerasi dan mentransformasi kecepatan data. Kita semua harus memiliki komitmen dan rasa memiliki terhadap SIMFONI – PPA, sehingga bisa berkontribusi dalam penyempurnaan SIMFONI – PPA,” tutup Destri.

Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Data Gender dan Anak dan Evaluasi Penyelenggaraan SIMFONI-PPA Tahun 2019 yang diselenggarakan pada 4 – 6 November 2019 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa komitmen;

1. Mengupayakan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak untuk mendukung Satu Data Indonesia;

2. Menjamin terselenggaranya aplikasi SIMFONI-PPA tingkat nasional dapat berjalan dengan baik;

3. Mengusulkan kegiatan SIMFONI – PPA menjadi program dan kegiatan pada DPA APBD Provinsi;

4. Bersedia melakukan pengelolaan data kekerasan di wilayahnya masing-masing dengan taat asas melalui aplikasi SIMFONI – PPA;

5. Menjaga kerahasiaan data kekerasan yang menjadi tanggungjawabnya;

6. Tidak menyalahgunakan data administrasi kependudukan yang mengakibatkan pelanggaran hukum;

7. Bersedia menjadi pendamping dan tempat bertanya/konsultasi terkait SIMFONI-PPA di daerah wilayahnya masing-masing;

8. Melakukan pengolahan, analisis, penyajian dan penyebarluasan Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi;

9. Memberikan umpan balik kepada lembaga layanan di tingkat provinsi dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan SIMFONI – PPA.

Rapat Koordinasi Sistem Data Gender & Anak dan Evaluasi Penyelenggaraan Simfoni-PPA Tahun 2019 di Hotel Aston Semarang (6/11/19)