Pentingnya Komitmen dan Peran OPD untuk Percepat pelaksanaan PUG di daerah.

Banjarmasin- Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Perspektif Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sehingga dibentuklah kelompok kerja PUG agar dapat melakukan koordinasi atas perencanaan, pelaksanaan dalam pengendalian PUG.

Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalsel Hj Husnul Hatiman saat membuka acara Bimbingan Teknis OPD Penggerak PPRG Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan di salah satu Hotel Berbintang, Banjarmasin Kamis (28/11/2019).

Menurut, Husnul Pokja PUG mempunyai tugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG kedalam masing-masing OPD, melakukan advokasi PUG, menyusun program kerja setiap tahun , mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis pada anggaran, membuat profil gender daerah, menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten/kota dan mendorong terlaksananya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD.

“Upaya konkrit dalam mengimplementasikan percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG dan memperkuat kualitas program responsif gender di daerah, maka perlunya peningkatan SDM tim penggerak PUG dalam berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dan memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur,” katanya.

Husnul mengharapkan Bimtek ini dapat meningkatkan komitmen masing-masing OPD penggerak dalam pelaksanaan perannya untuk percepatan PUG dan PPRG, Peta dan hadil evaluasi peran strategis di masing-masing OPD penggerak dalam percepatan PUG dan PPRG, serta agar tersusunnya rencana aksi strategis masing-masing OPD penggerak.

Jadi, kita wajib bersama-sama melakukan segala upaya untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak anak dan pemberdayaan kaum perempuan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak huku harus bersinergi dan berkomitmen.

“Ia mengharapkan mampu menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap hak-hak mereka melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sebagi upaya implementasi pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten/kota,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Unum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Hj Ria Cahyani mengatakan tujuan kegiatan untuk menguatkan komitmen dan peran strategis masing – masing OPD penggerak dalan melaksanakan perannya untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah.

“Memetakan dan meevaluasi peran starategis di masing-masing OPD penggerak dalam melaksanakan perannya untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG,” ucapnya.

Untuk diketahui kegiatan diikuti 60 peserta dari Dinas Terkait di Kabupaten / Kota dan kegiatan berlangsung selama dua hari terhitung dari tanggal 28-29 November 2019.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *