Alhamdulillah, UPTD PPA Kalsel resmi beroperasi

Banjarmasin – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini, mendorong perlunya penanganan kasus sedini mungkin berupa penyediaan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Urusan perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib, karena menyangkut 90,87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah (pemda) yang telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014.

Dalam rapat terbatas, Presiden RI, Joko Widodo meminta untuk segera dilakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk One Stop Services (OSS), berupa pembentukan UPTD PPA. Diharapkan dengan dibentuknya UPTD PPA, penanganan perempuan dan anak korban dapat dilakukan dengan lebih cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Sampai saat ini, sudah terbentuk 59 UPTD PPA di daerah, 37 di tingkat kab/kota dan 22 di tingkat provinsi.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 juga sudah menggambarkan lebih rinci tentang bentuk layanan, kapasitas SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Adapun bentuk layanan UPTD PPA yaitu pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Alhamdulillah Kalimantan Selatan kini mempunyai UPTD PPA juga seperti provinsi lainnya, dan resmi beroperasi resmi di awal tahun 2020. Semoga dengan berdirinya UPTD PPA ini mampu memberikan layanan kepada masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban TPPO, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya ujar Riku Ijami,SKM.,M.Kes selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan