Upayakan ASI Eksklusif dengan Sosialisasi Ruang Laktasi

Banjarmasin- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengembangkan berbagai sektor untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Ruang Laktasi dalam rangka Pembentukan Kader ASI di Kalsel, di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (16/3/2020).

Kepala DPPPA Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH mengatakan ketersediaan ruang laktasi baik di tempat kerja ataupun di fasilitas umum, merupakan salah satu upaya untuk mendukung para ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif.

Penyediaan ruang laktasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemberian ASI pada anak. Hak memberikan ASI eksklusif bagi bayi untuk wanita pekerja merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Kegiatan ini dihadiri 80 peserta dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel, DPPPA se-Kalsel, kader Posyandu, PKK dan lembaga masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam terkait penyediaan ruang laktasi dan pemberian ASI eksklusif.

Narasumber kegiatan ini langsung berasal dari pakar ahlinya Ketua AIMI Kalsel yaitu Gusti Risza Rayani Hasan Aman, dr Alfa Adistia Afandy dan Aziza Fitriah, M.Psi selaku Psikolog. Peserta Perempuan maupun laki-laki terlihat begitu antusias dalam menyimak materi.

“Ibu tidak boleh dihakimi, harus bahagia agar ASI yang mengalir berlimpah sehingga cukup untuk si bayi, dibandingkan dengan Penggunaan Sufor, ASI lebih sehat dan tidak mengeluarkan uang sehingga mampu mengurangi Biaya Pengeluaran Rumah Tangga. Dan tentunya hal ini tidak lepas dari peran suami, keluarga maupun lingkungan, ungkap Dr.Alfa”

Sebagai penutup, Kegiatan ini juga dibarengi dengan Penandatanganan MoU antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan AIMI Kalsel sebagai bentuk komitmen dalam mendukung Upaya Pemerintah Peduli ASI dan Penyediaan Ruang Laktasi untuk masyarakat

Turut Tanggulangi Cross Cutting Issue

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Banjarmasin, Kamis (12/3/2020).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kalsel dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Adi Santoso, Kepala DPPPA Kalsel ; Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH, dan Kepala Dinas Sosial Kalsel ; Siti Nuriyani.

Dalam sambutannya Adi Santoso mengatakan melalui rapat ini diharapkan dapat mengagendakan tindak lanjut penanganan TPPO untuk memerangi bahaya perdagangan orang di Kalsel.

Untuk itu perlu diingat, perdagangan orang merupakan cross cuting issue yang harus ditanggulangi oleh berbagai instansi, tidak hanya instansi penegak hukum saja. Karena kasus-kasus perdagangan orang kadang mata rantainya berasal dari lingkungan terdekat kita, maka diperlukan upaya bersama untuk mengurangi ataupun memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Oleh sebab itu, dari aspek regulasi Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO yang telah didukung melalui kebijakan teknis dan operasional lainnya.

“Sampai saat ini masih terdapat ketidakefektifan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mengakibatkan berbedanya dokumentasi data terkait perdagangan orang disetiap instansi yang menangani kasus TPPO,” ucapnya.

Sementara itu, lanjut Adi mengatakan berdasarkan data dari BP3TKI dari tahun 2017-2019 korban dugaan TPPO sebanyak 170 orang.

Kalsel harus terus waspada dalam isu-isu terkait perdagangan orang ini. Berdasarkan data dari DPPPA Kalsel masih terdapat dua kabupaten yang belum membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.

“Gugus tugas ini penting dibentuk agar mampu mencegah mata rantai perdagangan orang di Kalsel. Saya ingin dua kabupaten yang belum membentuk gugus tugas TPPO dapat membentuk segera agar koordinasi terkait permasalahan perdagangan orang dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Adi mengingatkan agar gugus tugas harus bekerja maksimal. Jadi sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat rentan TPPO harus terus dilakukan.

“Terus tingkatkan koordinasi data terkait tindak perdagangan orang harus akurat. Data yang akurat akan menjadi beseline dalam penetapan program kerja dari gugus tugas penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang,” pungkasnya.

 

Kejar Pembentukan UPTD PPA di Kab/Kota Kalimantan Selatan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menguatkan pembentukan UPTD PPA di Seluruh Kab/Kota Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan instruksi pusat khususnya Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di awal tahun 2020 agar setiap provinsi wajib membentuk UPTD PPA agar permasalahan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dapat berkurang.

Terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, di Ruang Rapat DPPPA Prov. Kalsel, Senin (16/3/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas PPPA, Bagian Organisasi Kab/Kota se-Kalsel dan Instansi terkait seperti Polda, Kemenhumham, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dll. Kepala DPPPA Kalsel; Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH menjelaskan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 juga sudah menggambarkan lebih rinci tentang bentuk layanan, kapasitas SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Adapun bentuk layanan UPTD PPA yaitu pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Sampai sejauh ini Dinas PP-PA di Kab/Kota sudah cukup baik dalam upaya pembentukan UPTD. Namun semuanya masih dalam proses baik itu perbaikan Kajian Akademis, Koordinasi Pengisian Jabatan, dll. Sehingga hal tersebut wajib dipantau secara berkala oleh Dinas PP-PA setempat untuk mendesak pembentukan UPTD ini. Fungsi unit PPA ini akan maksimal, apabila mendapat dukungan dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, baik regulasi maupun dukungan anggaran.

Upaya pelayanan kekerasan untuk masyarakat ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak terutama pemerintah, aparat penegak hukum bahkan seluruh Iapisan masyarakat agar hal tersebut dapat terwujud dengan maksimal. Sehingga, dengan adanya UPTD PPA, masyarakat dapat memiliki akses pelayanan terkait dengan masalah kekerasan bagi perempuan dan anak. (Dv)

 

Samakan Persepsi dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, menggelar Temu Koordinasi penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kalimantan Selatan di aula DPPPA Prov. Kalsel, Selasa (10/3/2020).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH dengan melibatkan Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Hj.Husnul Hatimah, SH.,MH mengatakan rapat hari ini bertujuan untuk menyamakan persespsi dalam hal pelayanan penanganan khususunya terhadap anak berhadapan dengan hukum.

“Karena layanan anak terhadap hukum ini sangat spesifik. bagaimana dalam hal memberikan pendampingan, tenaga, sarana dan juga permasalahan-permasalahan terhadap anak bagaimana mencari solusinya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ada berbagai informasi dari kabupaten/kota dalam kasus – kasus kekerasan terhadap anak. “Karena setiap tahun anak korban kekerasan ini selalu meningkat. Padahal anak-anak ini hak-haknya harus terpenuhi, terlindungi dari berbagai macam kekerasan,” tuturnya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlindungan terhadap ABH, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah dan semua unsur masyarakat, baik orang tua, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerhati anak, dunia usaha, dan bahkan media massa.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat kurang melindungi dan memberikan pengasuhan terbaik kepada anak sehingga mereka rentan berkonflik dengan hukum.

“Kurangnya kepedulian masyarakat, karena adanya persepsi yang salah akibat minimnya pemahaman terkait isu anak. Bagi mereka, anak adalah milik orang tua yang dapat diperlakukan seenaknya, tanpa memikirkan hak anak itu sendiri, padahal anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga,” pungkasnya.

 

 

 

Jalin Kerjasama Percepat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan MoU

Banjarbaru – Guna menyamakan persepsi dalam penanganan Pengarusutamaan Gender di daerah, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi percepatan PUG dan Persiapan Penilaian APE Tahun 2020 di aula kantor DPPPA Prov. Kalsel, Senin (9/3/2020).

“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan berkoordinasi dalam menyikapi 7 prasyarat pelaksanaan PUG. Nanti masing-masing kabupaten/kota dapat mendampingi dan mengawal dalam hal menginput penilaian APE,” ucap Kepala Dinas PPPA Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH

Sebagai bentuk komitmennya, hari ini juga dilakukan penandatangan MoU terkait pelaksanaan PUG, pelaksanaan KLA (kota layak anak), kemudian MoU terkait peningkatan kualitas warga.

Ada 3 MoU yang ditandatangani antara kepala Dinas PPPA Provinsi dengan 13 kabupaten/kota. Dan ini sebagai salah satu bentuk komitmen dari daerah melalui kepala dinas yang menangani PPPA, untuk dapat meningkatkan, melaksanakan PUG dan KLA di daerah.

Oleh karena itu, dengan penilaian penghargaan presiden APE 2020 diberikan sebagai pengakuan dan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kementerian sektoral yang telah menerapkan kesetaraan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Rencana Tim APE Kementerian PPPA RI akan menjadwalkan penginputan aplikasi APE 2020 pada Maret hingga Juni 2020 mendatang. Verifikasi lapangan akan dilaksanakan pada 10 Agustus hingga 30 Oktober 2020 nanti.

“Kami dampingi pengisian aplikasi yang sudah buka tadi. Apa saja yang harus diinput seperti dokumen atau kegiatan, karena ada nilai poinnya. Termasuk penandatanganan MoU,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kalsel sudah ada 9 kabupaten/kota yang mendapatkan penilaian KLA. “Jadi ada 4 kabupaten/kota lagi yang belum. Inilah yang menjadi PR Provinsi untuk mendampingi kabupaten/kota yang belum, bagaimana upaya mereka agar dapat meningkat penilaian KLA-nya,” terangnya.

Kegiatan ini dihadiri 45 orang peserta dari 13 Kabupaten/kota se-Kalsel dengan menghadirkan narasumber yaitu Kepala Dinas PPPA Kalsel, Bappeda Kalsel, Kabid KHPK Dinas PPPA Kalsel.

 

Tingkatkan Peran Forum Anak Daerah dengan Sosialisasi

Tanah Laut – Dalam rangka meningkatkan kapasitas peran Forum Anak Daerah (FAD) dalam hal partisipasi anak untuk terpenuhinya hak anak, perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas PPPA Kabupaten Tanah Laut menggelar sosialisasi, di aula Dinas P2KBP3A, Pelaihari, Sabtu (29/2/2020).
Kegiatan tersebut diikuti 110 orang, yang terdiri dari 20 Orang FAD Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab.Banjar, Kab.Barito Kuala, Kab danTanah Laut. Adapun materi sosialisasi meliputi peran Pelaksanaan Konvensi Hak Anak, Pelaksanaan Partisipasi Forum Anak Daerah dalam Pembangunan dan Cara Berkomunikasi yang Efektif dan Berhasil serta narasumber pada sosialisasi yaitu DPPPA Provinsi, Dinas PPPA Kabupaten Tanah Laut, dan Pusat Study Ilmu Komunikasi.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Wiyanti Melansari mengatakan sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan ini. Karena ini salah satu satu indikator menuju Kabupaten Tanah Laut yang layak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Untuk itu, kegiatan forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam membangun dan dibentuk untuk menjembatani anak-anak dengan pemerintah yang bertujuan agar seluruh komponen bangsa yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan Orang tua bersama-sama mewujudkan kesejahteraan anak serta memberikan jaminan terhadap sepenuhnya tanpa perlakuan diskriminatif.
“Kami harapkan partisipasi anak dalam keterlibatan proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemampuan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut,” ujarnya.
Seiring dengan semakin berkembangnya Forum Anak Indonesia, sudah seharusnya peran Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka partisipasi anak untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak agar menjadi lebih baik melalui program Perlindungan Anak dan Peningkatan Kesejahteraan melalui kegiatan Pemenuhan Hak Informasi dan Partisipasi Anak dalam Pembangunan untuk meningkatkan Kapasitas anggota Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA Provinsi Kalsel, Andrian Anwary mengatakan maksud dari kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi Forum Anak dalam pembangunan serta angota Forum Anak dapat mengetahui informasi yang layak anak sebagai Pelopor dan Pelapor.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas anak-anak dalam partisipasi Anak dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas anak-anak dalam menyaring informasi yang didapat, memformulasikan pokok-pokok pikiran, pendapat dan pandangan anak sebagai bahan masukan dalam memformulasikan kebiajkan pembangunan anak,” katanya.