Puncak Peringatan Hari Ibu, DPPPA Kalsel gelar Pemeriksaan Rapid Test untuk perempuan

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel menggelar peringatan Hari Ibu Tahun 2020, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Rabu (16/12).

Peringatan Hari Ibu ini digelar dengan sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan, serta digelar secara virtual.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, berharap melalui peringatan hari ibu tahun 2020 yang dirangkai dengan kegiatan Rapid Test oleh TP PKK Prov Kalsel, dapat meningkatkan peran ibu-ibu dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kalsel.

“Kita harapkan ibu-ibu dapat berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19 di Kalsel,” ujarnya.

Penanggulangan Covid-19 sebut Roy, dimulai dari tingkat keluarga, dengan membiasakan diri hidup bersih dan sehat, serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

“Semoga dengan kerja bersama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini, pandemi dapat segera teratasi dan kita dapat melakukan pembangunan di berbagai bidang secara maksimal,” harapnya tulus.

Pada kesempatan ini, Pj Sekdaprov Kalsel juga memberikan sejumlah penghargaan kepada TP PKK kabupaten/kota yang berprestasi dan kepada mereka yang memenangkan sejumlah lomba memeringati Hari Ibu tahun ini.

Sementata Kepala DPPPA, Hj Husnul Hatimah mengatakan, meski peringatan hari ibu tahun 2020 ini digelar dengan sederhana, tapi tidak mengurangi makna dari peringatan hati ibu yang digelar setiap tahun.

Mengusung tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, Peringatan Hari Ibu mampu memberi ruang gerak serta semangat terhadap kaum perempuan untuk terus berjuang, mengeksplorasi diri, dan saling menginspirasi satu sama lain.

Dalam peringatan hari ibu Tahun 2020,DPPPA Prov Kalsel menggelar berbagai kegiatan, seperti ziarah ke makam pahlawan, bakti sosila, dan berbagai loma

“Selain ziarah ke TMP, Peringatan Hari Ibu ini juga dirangkai dengan bakti sosial, berbagai lomba dan acara puncaknya digelar hari ini di Mahligai Pancasila,” kata Husnul.

Dalam puncak peringatan Hari Ibu Tahun 2020 ini, TP PKK provinsi Kalsel menggelar rapid test sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kalsel.

Hargai Perjuangan Pahlawan dalam Momentum Peringatan Hari Ibu

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan bersama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kalsel berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Bumi Kencana dalam rangka Peringatan ke-92 Hari Ibu, di Banjarbaru, Sabtu (12/12/2020).

Mengusung tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Titik Haryanti, mewakili Kepala DPPPA Kalsel mengatakan ziarah tersebut merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan, tidak terkecuali pahlawan perempuan, baik yang berjuang untuk bangsa maupun yang berjuang dalam keluarga.

“Semoga bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan perempuan untuk kemajuan Indonesia masa kini,” ujar Titik.

Titik juga berharap momentum Peringatan Hari Ibu mampu memberi ruang gerak serta semangat terhadap kaum perempuan untuk terus berjuang, mengeksplorasi diri, dan saling menginspirasi satu sama lain.

“Selain ziarah ke TMP, Peringatan Hari Ibu ini juga dirangkai dengan bakti sosial dan diakhiri dengan acara puncak di Mahligai Pancasila pada 16 Desember mendatang,” kata Titik.

Kampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan, DPPPA Kalsel gledah Pasar

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan melakukan edukasi dan sosialisasi anti kekerasan di sejumlah pasar tradisional di Banjarbaru.

Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, mengatakan kegiatan tersebut bagian dari gerakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan dan bertujuan agar semua pihak aktif mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Hari ini mengkampanyekan kepada masyarakat khususnya yang ada di lingkungan pasar-pasar tradisional untuk memberikan informasi terhadap hak-hak anak dan juga memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk dapat dilindungi, dihormati. dan juga mempunyai hak martabat atas haknya,” kata Husnul, Banjarbaru, Kamis (10/12/2020).

Kampanye tersebut juga merupakan suatu bentuk perhatian dan pernyataan sikap agar masyarakat menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan psikologis.

Pemilihan pasar sebagai lokasi kampanye pun dianggap cukup strategis, karena tempat tersebut memungkinkan untuk bertemu masyarakat dari berbagai kalangan.

“Kami memilih pasar, karena di pasar ini ada banyak orang dari berbagai kalangan,  sehingga cukup strategis untuk menyampaikan gerakan anti kekerasan,” kata Husnul.

Tidak hanya di dua pasar tradisional di Banjarbaru, kegiatan serupa juga akan digelar di Banjarmasin.

“Nanti hari Minggu kita akan mengggelar kampanye 16 hari  anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pasar di Banjarmasin,” ujar Husnul.

DPPPA Kalsel Bagikan Papan Sekolah Ramah Anak ke Sekolah

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan membagikan 238 papan nama untuk sekolah ramah anak, guna mendukung tercapainya Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) klaster empat dengan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

“Kami ingin mendorong kepada sekolah-sekolah agar dapat melengkapi segala sarana, prasarana, kebijakan, dan lain-lainnya terkait dengan pemenuhan hak anak yang ada di sekolah yang sudah inisiasi,” ujar Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, Banjarbaru, Jumat (4/12/2020).

Dikatakan Husnul, setiap kabupaten/kota di Kalsel mendapatkan 18 buah papan nama yang dibagikan mulai dari jenjang TK sampai SMA/SMK.

“Papan nama sekolah ramah anak 13 kabupaten/kota sebanyak 238 buah untuk sekolah di berbagai tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA dan  SMK yang masing-masing kabupaten/kota mendapatkan 18 buah,” kata Husnul.

Husnul mengatakan untuk menjadi sekolah ramah anak, pihak sekolah harus siap berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana serta sejumlah kebijakan lain yang harus dipenuhi.

“Kabupaten/Kota mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan usaha dunia yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan dan program,” ucap Husnul.

Husnul pun berharap papan nama yang diberikan mampu menjadi pendorong untuk memajukan sekolah menuju sekolah ramah anak.

DPPPA Kalsel tekankan Pentingnya Hak Perempuan & Anak dalam Situasi Darurat

Banjarmasin –  Mengingat perempuan dan anak merupakan salah satu komponen yang paling terdampak ketika terjadi bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Pelayanan dan Penanganan Perempuan dan Anak dalam Situasi Darurat Bencana dan Kondisi Khusus di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (2/12/2020).

Kepala DPPPA Kalsel diwakili Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, A. Riyadi, mengatakan ketersediaan aksesibilitas yang memadai berbasis pemenuhan serta perlindungan hak anak dan perempuan sangat penting untuk melindungi dari kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat dan usai bencana.

“Butuh kesiapsiagaan ekstra, didukung dengan sarana dan prasarana memadai, utamanya untuk ibu hamil dan melahirkan. Namun terkadang pemenuhan hak dan perlindungan itu lalai dari perhatian,” kata Riyadi.

Menurut Riyadi, salah satu penyebab terjadinya kekerasan (terutama kekerasan seksual) pasca bencana, karena penempatan fasilitas yang tidak representatif gender, selain karena mekanisme bantuan yang tidak memperhatikan kelompok rentan.

Oleh karena itu, lanjut Riyadi, dibutuhkan pendekatan multi sektoral untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di kondisi tersebut dengan merangkul seluruh komponen masyarakat, lembaga dan jejaring kerja kemanusiaan.

“Dengan melakukan strategi bersama melalui tindakan atau intervensi, dengan merinci siapa yang bertanggung jawab, dan sumber-sumber penting yang dapat mendukung pelaksanaan tindakan atau intervensi tersebut,” kata Riyadi.

DPPPA Kalsel Berikan Pedoman Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan memberikan pengetahuan tentang layanan perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum, Banjarmasin, Selasa (1/12/2020).

Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, mengatakan hal tersebut diberikan karena pada dasarnya setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang,” kata Husnul.

Dikatakan Husnul, layanan yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Kalsel itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip yang berlaku.

“Seperti responsif gender, non diskriminatif, hubungan setara dan menghormati, menjaga privasi dan kerahasiaan, memberi rasa aman dan nyaman, menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri,” kata Husnul.

Selain itu, juga diperlukan kepekaan terhadap latar belakang dan kondisi korban, pemakaian bahasa yang sesuai dan dapat dimengerti, cepat dan sederhana, empati dan pemenuhan hak anak.

Pantau Modus TPPO terkini, DPPPA Kalsel laksanakan Rapat Pencegahan TPPO

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) guna memantau upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus di daerah.

“Ini dalam bentuk menyinergikan berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota gugus tugas baik di dalam pencegahan, penanganan dan pelayanannya,” kata Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, Banjarmasin, Senin (30/11/2020).

Dikatakan Husnul, saat ini banyak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penanganan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Mengingat modus-modus yang semakin berkembang sekarang ini dengan melalui media sosial dan lain-lain, mereka (anak-anak) mudah sekali direkrut untuk menjadi korban,” ujar Husnul.

Husnul pun berharap, Gugus Tugas TPPO dapat lebih mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi, selain tentunya menguatkan layanan kepada masyarakat.

“Sinergitas para pihak mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah di pusat dan daerah harus terus dilakukan. Sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan di semua lini dapat memiliki daya ungkit tinggi dalam mencegah dan menangani TPPO,” ujar Husnul.

Samakan Persepsi Gender ke Lembaga Masyarakat, DPPPA Kalsel gelar Bimbingan Teknis

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, hari Senin (30/11) menggelar Bimtek Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Lembaga Masyarakat.
Kegiatan itu menghadirkan Pemateri Nasional, Dr. Ir. Hj. Herien Puspitawati , M.Sc., Tenaga Ahli Penyusun Indeks Ketahanan Keluarga, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan juga Tenaga Ahli Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga, Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional RI.
Dalam paparan secara daring atau online tersebut, Herien menyampaikan materi dengan judul Kemitraan Gender dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.
Beliau menyampaikan berbagai bentuk kemitraan dalam berbagai fungsi. Delapan Bentuk Kemitraan tersebut, seperti Bentuk Kemitraan Dalam Fungsi Keagamaan Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga, Dalam Fungsi Sosial Budaya, Dalam Fungsi Cinta Kasih, Dalam Fungsi Perlindungan, Dalam Fungsi Reproduksi, Dalam Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Dalam Fungsi Ekonomi, dan Bentuk Kemitraan Dalam Fungsi Pembinaan Lingkungan.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH., dalam paparannya, menyampaikan materi dengan judul Isu-isu Permbangunan Gender. Isu tersebut mencakup Isu Gender Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Isu Gender/Perempuan Di Bidang Ekonomi, Isu Di Bidang Teknologi dan Informatika, Isu Perencanaan Pembangunan terkait PUG hingga Strategi Pengarusutamaan Gender.
Selesai kegiatan, Husnul menyatakan, kegiatan itu dengan target untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan gender, khususnya yang dilaksanakan Lembaga Masyarakat. Apa yang menjadi isu dan apa yang diupayakan oleh Lembaga Masyarakat tersebut dalam organisasi atau lembaganya untuk dapat diterapkan atau dalam menyusun program kegiatan lebih mengarah pada pelaksanaan gendernya.
“Agar ada kesejahteraan dan tidak adanya kesenjangan dan juga diskriminasi dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing organisasi lembaga tersebut,” tegas Husnul.
Sedangkan Kaum Pria yang membuat wadah dalam pelaksanaan gender maupun pemenuhan hak anak, disambut positif oleh Husnul dan Jajaran Dinasnya mendukung hal itu. Karena menurutnya, hal itu dapat diketahui pula oleh Kaum Laki-laki.
Buku yang ditulis Herien Puspitawati, terkait pengarusutamaan gender, yang menarik perhatian peserta bimtek dan ingin mendapatkannya secara lengkap, juga mendapat tanggapan positif Husnul, yang menegaskan, pihaknya akan menshare dalam bentuk file dari link yang sudah dibagi, untuk dapat dipelajari dan diterapkan oleh masing-masing peserta. “Dalam bentuk file. Kalau bentuk cetakan tebal sekali dan sulit dibawa-bawa. Tapi kalau dalam bentuk file, kita tinggal membuka linknya, filenya bisa dipelajari,” Husnul menjelaskan.
Sementara itu, Hj. Mariani dalam Paparan Berjudul Pengarus Utamaan Gender Dari Persfektif Sosial Budaya Ekonomi di Masa Pandemi, memberikan beberapa tips menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid 19, baik yang terjadi antara suami dengan istri, maupun Orangtua dengan Anak, dan Tips Menghindari KDRT selama Pandemi Covid 19 antara Mertua dengan Menantu. Semua tips tersebut diberikan solusi yang bisa dilakukan, jika terjadi konflik.

Banjarmasin – Sebagai komitmen dalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD), Hotel Roditha Banjarmasin, Kamis (26/11/2020).

Kepala DPPPA Kalsel, Hj. Husnul Hatimah, SH.,MH mengatakan bahwa jaminan perlindungan perlu dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan terukur yang tentunya memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

“Tujuan khusus RAD ini yaitu terciptanya kerja sama dan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta koordinasi Kalsel dengan daerah-daerah lain secara nasional, dan terlaksananya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat,” kata Husnul.

Husnul berharap uji publik RAD mampu mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah maupun instansi dan lembaga untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak.

“Nantinya akan ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis dalam bentuk MoU antar instansi, lembaga untuk melakukan kerja sama di bidang apa saja khususnya permasalahan perempuan dan anak,” tukasnya.

DPPPA Kalsel bangun Kerja Sama Lindungi Perempuan & Anak

Sebagai komitmen dalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD), Banjarmasin, Kamis (26/11/2020).

Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, mengatakan bahwa jaminan perlindungan perlu dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan terukur yang tentunya memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

“Tujuan khusus RAD ini yaitu terciptanya kerja sama dan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta koordinasi Kalsel dengan daerah-daerah lain secara nasional, dan terlaksananya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat,” kata Husnul.

Husnul berharap uji publik RAD mampu mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah maupun instansi dan lembaga untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak.

“Nantinya akan ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis dalam bentuk MoU antar instansi, lembaga untuk melakukan kerja sama di bidang apa saja khususnya permasalahan perempuan dan anak,” tukas Husnul.