DPPPA Kalsel Gelar Pelatihan SDM Pencegahan & Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dalam Ketenagakerjaan secara Virtual

Banjarbaru – Maraknya kekerasan di Indonesia bukanlah hal langka, tidak hanya di rumah tangga, namun juga di lingkungan kerja. Dalam data BPS jumlah penduduk sebanyak 4,24 Jiwa dimana data laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 dimana tingkat pengangguran terbukanya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Dan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja dan angkatan kerja perempuan mengalami ketertinggalan dari pada laki-laki sehingga perempuan dalam bidang ketenagakerjaaan masih banyak tertinggal. Dan jika dipilah angka IPM maka akan kelihatan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disektor ekonomi dan pendapatan perkapital. Dalam perlindungan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender perempuan agar dapat berimbang/setara dengan laki-laki baik diberbagai sektor atau aspek pembangunan lainnya.

Walaupun Hak perempuan dalam ketenagakerjaan juga di atur dalam CEDAW dan UU Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi 3 yaitu : Protective, Corrective, dan Non Diskriminatif namun masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran normatif di bidang norma kerja perempuan yang dilakukan oleh perusahan, masih ditemui adanya diskriminasi dan belum terlindunginya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

Hingga dalam ini menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan Pelatihan SDM Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketenagakerjaan secara virtual (8/10/12).

Narasumber Kegiatan ini disampaikan oleh H. Siswansyah, SH., MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang menjelaskan tentang Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak. Beliau menjelaskan Permasalahan yang masih ditemui yaitu pelanggaran normatif, adanya diskriminasi dan belum terlindunginya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Dan untuk masalah Pekerja anak, hal tersebut diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan pada pasal 68 pengusaha dilarang keras mempekerjakan anak, kecuali anak umur 13 s.d. 15 tahun dengan syarat pekerjaan ringan, tidak mengganggu pekembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Narasumber lain disampaikan oleh Fachrizal selaku Plt Kepala UPT BP2MI Banjarbaru Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang menjelaskan Pengawasan Hak-Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan Dalam Ketenagakerjaan Luar Negeri. Dalam paparannya mengungkapkan masih adanya perempuan yang menjadi korban eksploitasi. Hampir 90% pekerja migran yang bermasalah adalah perempuan. Dan terbitnya UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMO mengatur perlindungan terhadap TKI perempuan.

Selain Eksploitasi, Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga lontaran komentar, atau lelucon yang bersifat seksual.

Upaya pemerintah takkan cukup untuk menyelesaikan ini, oleh karena itu masyarakat juga diharapkan Bergerak Bersama menghentikan tindakan-tindakan amoral yang berlangsung di tempat kerja.