Pembentukan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian melindungi dalam alinea keempat termasuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan yang lain, serta hak perempuan dan anak juga merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh pemerintah namun juga masyarakat dan keluarga. Perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat.

Karena hal tersebut maka pemerintah harus segera membentuk suatu urusan pemerintahhan yang menangani permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, Presiden juga dapat membentuk Kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Maka dengan adanya peraturan tersebut perlu dibentuk segera Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi untuk mengatur urusan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Pemerintah mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6). BPPPA merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan secara fungsional dibina oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Kebutuhan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Bantuan Hukum, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial. Perlunya dibentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti Organisasi Layanan Perempuan dan Anak yang dibentuk Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di tingkat Provinsi terdapat  P2TP2A “Intan Biduri Provinsi Kalimantan Selatan” yg terletak di Jalan Batu Tiban No 39 Mulawarman No. 14 Banjarmasin.

Pada tahun 2017 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan penataan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga berlaku pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA).  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,  dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Tahapan Pimpinan BPPPA menjadi DPPPA Prov kalsel sebagai berikut:

  1. Dra. Hj. Gt. Noor Tanjung, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tahun 2009/2010).
  2. Dra. Hj. Heriyati, MM, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (27 Desember Tahun 2010/ Oktober 2016).
  3. Drs. H. Muhammad Hawari , Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Tahun 2016/ 20 Oktober – Desember).
  4. Plt. Hj. Awi Sundari, SH, , Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tahun 2017/ Januari- Maret).
  5. Hj. Husnul Hatimah, SH, MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tahun 2017/ April- sekarang).